DEFENISI SEKTOR PUBLIK
Organisasi Sektor Publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi & pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta. Perbedaan orientasi dan tujuan yang membuat perencanaan dan pengendalian lebih komplek karena menggunakan lebih banyak ukuran parameter keberhasilan.
Pertanggungjawaban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan khusus. Untuk pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rujukan nasionalnya adalah International Public Sector Accounting Standard. Rujukan lain yang sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah USA yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IPSAS lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Sedangkan standar USA tentunya akan sangat diwarnai dengan sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan.
Untuk organisasi sektor publik selain pemerintah menggunakan acuan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sektor publik dalam bentuk entitas dana. Biasanya dana yang diterima oleh organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara khusus, maka harus ada pelaporan khusus dan terpisah.
Dari sudut pandang ilmu ekonomi , sektor publik didefenisikan sebagai suatu entitas yang aktifitsanya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hakpublik.
Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan dapat dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan,tetapai berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk mencari laba ( nirlaba).
Organisasi sektor publik sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan mulai dari yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, yayasan yang bergerak di bidang sosial sampai dengan yayasan-yayasan yang bidangnya sangat khusus seperti beasiswa.
Organisasi sektor publik menjadi berbeda karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial
2. Dimiliki secara kolektif oleh publik
3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digunakan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan
4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.
Entitas ekonomi organisasi sektor publik tetap memiliki kesamaan dengan entitas bisnis lainnya. Beberapa kesamaan tersebut antara lain:
1. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya, baik sumber daya finansial, modal maupun manusia.
2. Sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya
3. Mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan, sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan.
4. Keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya pemerintah menyediakan alat transportasi berupa bus DAMRI dan pihak swasta yang bergerak pada sektor yang sama menyediakan sarana bus seperti Karya Agung
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
Secara umum yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan adalah:
1. Tujuan Organisasi
Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan. Sedangkan organisasi sektor publik, mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit profit-oriented , sedangkan organsasi sektor publik merupakan organsasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba.
2. Sumber-sumber Pendanaan
Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Di organisasi pemerintahan cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran pajak atau retribusi. Bagi pemerintah daerah termasuk sumber dana adalah sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektor publik lain sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi atau sumbangan dari donatur.
3. Peraturan Perundangan
Organsasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan perundangan yang berlaku yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan.
Bagi perusahaan komersial mereka bisa memlih aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang aka diproduksi berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.
Entitas ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
· Perusahaan komersial yang bertujuan mencari laba
· Organisasi sektor publik yang tidak mencari laba (nirlaba)
PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”
Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang besar dan dominan di negara ini.
Reformasi yang terjadi di banyak negara khususnya di Indonesia juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran setiap orang terutama bagi aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas.
Dalam buku Vernon Karn (1989) menjelaskan bahwa praktif akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang silam (SM). Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi dan kekuatan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik yang dapat diklasifikasikan dalam:
· Semangat kapasitas
· Peristiwa politik dan ekonomi
· Inovasi teknologi
Sejarah juga menujukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan di zaman Mesir. Mesir melakukan praktik pencatatan laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Gubernur mengawasi dan menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Dimasa Babilonia, praktik pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi.
Masa Yunani, pemerintah yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. Phartenon sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas mengembangkan berbagai metode pencatatan untuk barang-barang berharga.
Di akhir abad ke-14, praktik pencatatan transaksi keuangan di temukan di Genoa, temuan ini sebagai bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Pada masa merkantilisme (abad 15 sampai abad 17) kekuatan ekonomi berpindah dari Iitalia ke Inggris. Sistem ini membuat pemerintah pusat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur semua tahap perdagangan. Pada abad ke-18 terjadi perubahan mendasar dalam bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris. Hal ini menunjukkan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada sektor publik.
Sektor publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga – lembaga publik tersebut.
Keluasan wilayah publik meliputi :
a. Badan – badan pemerintah ( pusat, daerah dan unit kerja pemerintah )
b. Perusahaan milik negara ( BUMN dan BUMD )
c. Yayasan , organisasi politik dan organisasi massa LSM, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya.
Sebelum dibahas secara lebih spesifik tentang akuntansi sektor publik , perlu kiranya kita bahas terlebih dahulu tentang akuntansi pemerintahan yang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar