Jumat, 18 Mei 2012

PERAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PEMBIAYAAN (INVESTASI) SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA


Nama : Goretti Rosevin Silaban
NIM  : 7101220007
Kelas : Akuntansi Nondik- (A)


Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional .Walaupun demikian , sektor pertanian msih dihadapkan pada beberapa masalah , misalnya kekurangan modal petani dala pembiayaan pertanian secara legal forma merupakan lembaga intermediasi keuangan .Sektor pertanian memilik peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional antaranya : sebagai penyerap tenaga kerja , kontribusi terhadap produk domestik bruto , sumber devisa , bahan baku industri , sumber bahan pangan dan gizi serta pendorong bergeraknya sektor – sektor ekonomi rill lainnya .
Perbankan nasional , secara teori memiliki potensi sangat besar sebagai salah satu sumber pembiayaan sektor pertanian .Lembaga ini memiliki core bussiness menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke pelaku usaha  dalam bentuk kredit / pembiayaan .Fakta menunjukkan bahwa secara umum ada kecenderungan perbankan nasional kurang antusias untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian .Sebagai gambaran , selama tahun 2002-2006 , pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian rata-rata 5,72 persen ( BI 2006) .
Minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan semakin nampak jelas jika melihat kinerja bank tertentu yang terkenal  concern dalam pembiayaan sektor pertanian misalnya BRI . Target fortofolio pinjaman di BRI untuk sektor agribisnis sebesar 40 persen dan nonagribisnis 60 persen .Namun dalam realisasinya , pencapaian fortofolio kredit agribisnis hanya 22,44 persen dan 77,56 persen untuk nonagribisnis.
Para banker terlihat sangat hati-hati untuk menyalurkan dana ke sektor pertanian karena menyangkut pertimbangan kepentingan bisnis.Perbankan merupakan intermediasi keuangan  harus mampu mengelola dana nasabah agar memberikan keuntungan yang optimal .Konsikuensinya adalah sektor usaha yang memiliki  ekspektasi keuntungan yang besar akan mendapat prioritas pembiayaan , sehingga perbankan dapat terus dipercaya oleh masyarakat.
Terkait oleh sektor pertanian oleh perbankan , memang untuk subsistem agribisnis hulu dan hilir serta subsistem tertentu misalnya peternakan dan perkebunan telah mampu menarik beberapa bank untuk mengucurkan kreditnya , namun jika dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaannya , serta potensi yang sangat besar di sektor pertanian nila kredit tersebut masih jauh dari memadai.Kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian  tidak hanya sebatas untuk keperluan investasi atau modal kerja ,tetapi juga menghadapi tantangan lain berupa permasalahan infrastruktur pertanian yang memerlukan biaya sangat besar.
Menurut Krishnamurti (Kompas , 6 Agustus 2008) untuk mengembalikan daya dukung  pantai utara sebagai infrastruktur dasar pertanian seperti kondisi pada awal 1990-an dibutuhkan reinvestasi jangka panjang sekitar Rp 100 triliun untuk 5-10 tahun kedepan. Besaran investasi yang sama juga diperlukan untuk pembukaan wilayah-wilayah pertanian di luar Jawa .Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk membangun sektor pertanian diperlukan dukungan dana yang sangat besar dari pihak perbankan yang mungkin saja harus dipenuhi dengan membentuk konsorsium antarbank.

POTENSI DAN KENDALA PEMBIAYAAN PERTANIAN OLEH PERBANKAN NASIONAL
                Perbankan Nasional memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia , karena perbankan menjadi sumber utama pembiayaan  berbagai sektor usaha.Walaupun pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan sektor pertanian secara serius , akan tetapi permasalahan klasik yang membelit skema pembiayaan pertanian belum dapat dilurai secara baik , sehingga perlu dirumuskan jalan keluarnya yang efektif.
Potensi
            Secara konseptual , prospek perbankan nasional untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbuka .Hal ini dapat dilihat dari dua sisi pandang , yaitu dari potensi jumlah dana dan assets yang dimiliki perbankan nasional serta dari sisi melimpahnya potensi sektor pertanian di Indonesia .Berdasarkan sensus Pertanian ( 2008) tercatat jumlah Rumah Tangga Pertanian sebanyak 25,6 juta .
            Dalam inplementsinya , bagi bank yang cukup lama menggeluti sektor pertanian , seperti BRI yang memiliki jaringan hingga pelosok kecamatan bank desa , pengetahuan terhadap sektor pertanian cukup baik .Faktor inilah  yang menyebabkan BRI masih menjadi leader dalam penyaluran kredit di sektor pertanian  dan pedesaan .Sementara bank yang beroperasi di wilayah perkotaan , pengetahuan tentang sektor pertanian relatif kurang sehingga dukungan kredit untuk sektor pertanian juga relatif kecil.
            Perbankan memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan  lainnya , diantaranya : 1) pinjaman lebih besar , 2) memiliki kekuatan hukum yang jelas ,3) dapat melayani kebutuhan modal untuk segala jenis usaha dan lapisan masyarakat asalkan dipandang feasibel pada bank tertentu, 4) sistem pembiayaan telah disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian serta memiliki sistem reward pusnishment yang tegas sehingga mendorong masyarakat lebih bertindak profersional dalam berusaha.

Kendala dan permasalahan
            Lembaga pembiayaan formal perbankan juga memiliki  sejumlah kekurangan , diantaranya : jangkauan pelayanan kredit masih sangat terbatas , persayaratan dalam pengajuan kredit masih sangat rigid sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pinjaman , jangka waktu proses kredit relatif lama karena harus ada cheking dan screening , biaya transaksi yang masih terlalu besar  , persyaratan agunan yang masih menetapkan barang yang telah meiliki kekuatan hukum  formal dan penilaian terhadap agunan cenderung sangat rendah sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan.
            Tiga persoalan yang terkait dengan relatif rendahnya pembiayaan sektor pertanian oleh pihak perbankan.Pertama , minimnya informasi dan buruknya komunikasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan.Kedua , perhatian sektor perbankan yang masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar dan belum menyentuh para petani menengah dan kecil.Ketiga , pragmatisme keputusan mikro bisnis perbankan dan skeptisme dukungan kebijakan ekonomi makro .Perbankan mengambil keputusan sesuai dengan keputusan bisnisnya sesuai dengan ketentuan bank umum yang harus mengikuti prudential banking
PERAN PERBANKAN DAN OTORITAS PERBANKAN DALAM MENDORONG PEMBIAYAAN DI SEKTOR PERTANIAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya menempatkan sektor pertanian sebagai andalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program revitalisasi pertanian.
            Kebutuhan investasi pada sektor pertanian untuk mencapai sasaran revitalisasi untuk periode 2005-2010 diperkirakan sebesar 183,1 triliun atau rata-rata 30,5 triliun pertahun yang diharapkan dapat dipenuhi pemerintah , swasta maupun masyarakat .Kebutuhan invesatasi menurut subsektor selama periode tersebut adalah untuk tanaman pangan dan holtikultura Rp 33,5 triliun, perkebunan Rp 87,4 triliun dan peternakan Rp 62,3 triliun ( Departemen pertanian 2007) .
            Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sektor pertanian diantaranya adalah melalui APBN dan non APBN .Dengan instrumen APBN akan dilakukan dengan cara : peningkatan akses permodalan melalui kredit , memberikan bantuan penguatan modal kepada petani melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan , fasilitas bagi peningkatan usaha produksi pertanian ( subsidi).Sementara non APBN adalah memberlakukan kewajiban pembiayaan bagi perbankan dan penerapan coorporate social responsibility bagi BUMN.
            Pemerintah telah berupaya menyediakan permodalan bagi petani yang disesuaikan dengan tingkat usaha petani , yaitu : bagi petani miskin dengan penguatan permodalan (APBN) melalui kelompok dengan bantuan langsung kepada masyarakat, bagi petani yang tidak mampu pada bunga komersial melalui skim kredit ketahanan pangan  energi dan program kemitraan  bina lingkungan , bagi petani/ peternak yang feasible tapi belum bankable difasilitasi melalui kredit usaha rakyat  dengan pola pinjaman merupakan inspirasi dan skim pembiayaan pertanian dan bagi petani yang sudah bankable melalui skim kredit komersial.
            Strategi yang ditempuh pemeintah dalam kebijakan perkreditan untuk sektor pertanian dengan mengarahkan pada keterlibatan perbankan formal sebagai pelaksana ( executing agency) merupakan langkah yang tepat.Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan upaya yang lebih sunguh-sunguh dalam membantu petani/pelaku usaha , kemampuan manajerial maupun aksesbilitas terhadap perbankan formal.
 
Kebijakan BI
            Sejak berlakunya UU No 23/1999 tentang BI , maka kebijakan BI dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor rill telah mengalami perbahan mendasar.Perubahan tersebut adalah bahwa BI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain melalui regulasi  dan fasilitas dalam peran-peran strategis.Dengan kata lain BI tidak secara khusus mendesain  suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral, kebijakan lebih diarahkan  untuk mendukung pengembangan UKM terutama yang berbasis komoditas unggulan.Kebijakan tersebut dituangkan dalambentuk pengaturan dan pemberian bantuan teknis serta kerjasama dengan pemangku kepentingan .
SOLUSI ALTERNATIF DALAM PENINGKATAN PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN
                Dengan melihat potensi perbankan yang cukup besar dalam pembiayaan sektor pertanian serta  berbagai kendala yang masih menghambat diperlukan solusi alternatif agar sektor pertanian dapat alokasi pembiayaan yang memadai.Arifin ( 2007) menawarkan solusi permasalahan minimnya sektor pertanian yaitu :pertama , sektor pertanian yang berada dalam skala ekonomi dan agribisnis disarankan untuk mampu mengemas dirinya sendiri agar lebih  menarik bagi perbankan.Kedua pengembangan skema pembiayaan kedepan dengan tingkat bunga komersial biasa.Ketiga perlu suatu keberanian dan terobosan pemihakan kebijakan  perbankan yang lebig propertanian dan usaha mikro dan kecil.
            Alternatif solusi berupa perbankan pertanian didasarkan pada beberapa pertimbangan : (a) skala bisnis yang sangat besar dari tingkat mikro sampai pada tingkat makro , serta luasnya cakupan subsektor pertanian.(b) bank fokus kepada pembiayaan pertanian dari lembaga pembiayaan formal lainnya sangat terbatas ,(c) skim kredit dari pemerintah yang seringkali menimbulkan moral hazard karena dianggap sebagai bantuan dan bukan bantuan yang komersial , (d) memungkinkan rancangan skim kredit  dan SDM dibangun secara fokus sesuai karakteristik pertanian dan (e) mengaklerasikan pemerataan  pendapatan , memperbaiki  struktur ekonomi , memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pertanian.
            Dalam  pengembangan kelembagaan sektor pertanian  secara umum dapat ditempuh melalui integrasi sektor pembiayaan perbankan dengan kelembagaan sektor nonperbankan skala mikro .Caranya adalah melalui aliansi strategi dengan membuat pooling fund bagai pembiayaan nonperbankan tersebut , misalnya koperasi dan LKM lainnya .Aliansi ini ditempuh untuk mensinergikan kekuatan dan sekaligus kekurangan dari kedua bentuk lembaga tersebut.Pola pembiayaan syariah bisa dijadikan dasar untuk operasional perbankan pertanian yang memiliki sisi keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional dan lebih tepat untuk sektor pertanian.
            Untuk mendukung pembiayaan pertanian oleh perbankan , perlu juga untuk mulai memikirkan lembaga asuransi tanaman yang berguna untuk mengatasi resiko gangguan cuaca , kegagalan panen dan lain-lainnya.
PROFIL SINGKAT PERBANKAN NASIONAL DALAM PEMBIAYAAN INVESATASI DAN KINERJANYA DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN
                Perbankan nasional yang secara teori memiliki kemampuan menghimpun dana masyarakat dalam jumlah yang sangat besar  , ternyata belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian  , setidaknya ini diketahui  dari proporsi kredit perbankan nasional untuk sektro pertanian yang masih sangat rendah .Sebagaimana gambaran selama kurun waktu 2004 -2008 , pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian berkisar antara 5,14-5,92 persen. 
                Besaran pangsa sektor pertanian  masih selalu dibawah pangsa sektor perindustrian , perdagangan dan jasa dunia usaha .Rendahnya alokasi tersebut untuk dunia pertanian itu diduga terkait dengan strategi penyaluran kredit perbankan yang lebih diarahkan ppada kredit beresiko rendah .Apalagi dengan perkembangan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih telah mendorong perbankan untuk menyesuaikan strategi yang lebih memfookuskan penyaluran kredit yang meiliki resiko yang lebih terkendali , yaitu yang lebih bersifat jangka pendek dan plafon yang tidak terlalu besar .Sektor yang memiliki kriteria demikian terutama terdapat dalam sektor perdagangan .

[Artikel - Th. I - No. 6 - Agustus 2002]
Mubyarto
INVESTASI JEBLOK = EKONOMI MEROSOT, BENARKAH?  
Ekonomi Indonesia tidak mungkin pulih dari krisis jika pemerintah dan masyarakat tidak berusaha keras mengadakan investasi atau meningkatkan kembali nilai investasi yang merosot terus sejak krisis tahun 1997/98”. Inilah diagnosis ekonomi khas ekonomi Neoklasik. Sifat khas diagnosis mereka adalah menganggap dunia ekonomi adalah otonom, dianggap lepas (atau bisa dilepas) dari dunia politik, sosial, hukum, dan moral. Memang diagnosis yang lengkap pasti disertai asumsi: jika politik stabil, kondisi sosial pulih, hukum dipatuhi, dan moral bangsa Indonesia kembali baik, maka diagnosis dan prognosis ekonomi ekonomi Indonesia akan demikian itu. Namun masalahnya  para ekonom Neoklasik ini tidak merasa perlu menyatakan asumsi-asumsi tersebut, karena diagnosis dan prognosis ekonom selalu disertai asumsi ceteris paribus, yang menurut mereka tidak perlu dikatakan, mestinya orang sudah tahu. Inilah arogansi ilmu ekonomi yang menganggap semua orang sudah tahu metode berpikir para ekonom sehingga tidak dianggap perlu menerangkannya.
Saya sangat prihatin Kompas tanggal 25 Juli tidak menyadari adanya kelemahan mendasar dari paradigma ekonomi Neoklasik yang dipakai dalam pelaporan dan penulisan tajuk-tajuk rencana tentang ekonomi Indonesia. Paradigma yang dipakai adalah persaingan bebas liberal seperti dalam textbook Neoklasik Amerika yang kemudian diterapkan secara deduktif atas ekonomi Indonesia dengan asumsi kondisi ekonomi dan budaya Indonesia tidak berbeda dengan kondisi ekonomi dan budaya Amerika.
Pernyataan-pernyataan demikian tentang ekonomi rakyat Indonesia diragukan berasal dari hasil penelitian empirik, tetapi disimpulkan secara deduktif karena sistem persaingan bebas liberal di Barat (Amerika) kondisinya memang demikian. Perusahaan-perusahaan bangkrut dan muncul secara silih berganti tanpa ampun, dan mestinya di sinipun di sektor ekonomi rakyat juga begitu. Inilah anggapan yang keliru. Sebenarnya kesimpulan itu tidak konsisten dengan gambaran sesudahnya tentang ekonomi rakyat yang bersifat “tolong menolong di antara keluarga besar”. Benarkah ekonomi rakyat bisa digambarkan seperti keluarga besar? Kiranya ini sekedar “sindiran” atas bunyi pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Perlu dicatat bahwa asas kekeluargaan tidak berarti perekonomian Indonesia secara keseluruhan merupakan keluarga besar. Kerjasama dalam usaha seperti koperasi tidak perlu bersifat tolong menolong tetapi bekerja bersama untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua. Yang sering dikelirukan juga adalah bahwa di kalangan ekonomi rakyat tidak ada persaingan. Sebaliknya persaingan keras sering terjadi antara usaha-usaha mikro dan kecil namun persaingan yang tidak saling mematikan. Justru dalam kenyataan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar terjadi pengelompokan-pengelompokan usaha (grup-grup) kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk persekongkolan untuk memenangkan persaingan yang melawan kepentingan umum (Adam Smith, 1776), sedangkan dalam usaha-usaha kecil dan mikro persekongkolan seperti ini tidak ada.
Satu kesalahan fatal terjadi jika angka-angka persetujuan investai (PMDN dan PMA) yang merosot dianggap sebagai satu-satunya indikasi kemunduran ekonomi Indonesia. Mengapa pernyataan dalam berita utama Kompas tanggal 24 Juli bahwa angka persetujuan investasi itu sendiri tidak memasukkan investasi di sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, dan sewa guna usaha tidak dijadikan peringatan untuk mengoreksi kesimpulan penulis tajuk rencana. Mengesampingkan angka-angka investasi di luar angka BKPM jelas fatal, karena sejak krisis peranan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, koperasi, pegadaian, dan lembaga-lembaga informal termasuk investasi-investasi pribadi dunia usaha yang tidak terdaftar besar sekali, yang angkanya dapat dicari jika penulis tajuk mau sedikit menggali melalui penelitian sederhana. Memang inilah perbedaan besar cara kerja ekonom dan anthropolog. Anthropolog menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan ekonom menggunakan data tersier dan sekunder. Jika ekonom Indonesia ingin analisis-analisis ekonominya lebih realistis dan relevan untuk Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi-anthropologi, tidak hanya menggunakan metode deduktif dan data sekunder dan tersier. Memang ada kecenderungan penulis tajuk secara a priori menunjuk krismon sebagai penyebab utama anjlognya investasi sehingga kurang waspada melihat bahwa penurunan PMDN sudah dimulai tahun 1996 dan PMA tahun 1997 padahal pada tahun-tahun itu pertumbuhan ekonomi masih positif tinggi. Artinya, tidak benar bahwa investasi sebagaimana tercermin dari angka-angka persetujuan PMDN dan PMA merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu cukup menyesatkan pesan yang ingin diberikan oleh berita utama Kompas, 24 Juli, yang berjudul: Persetujuan PMA turun 42 persen. Jelas bahwa penurunan ini bisa tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional, lebih-lebih bila diingat di Malaysia dan Filipina investasi juga anjlog masing-masing 69 persen dan 39 persen untuk periode yang sama.
Jika kita ingin menjelaskan kondisi riil ekonomi Indonesia, hendaknya kita bersedia mengadakan penelitian empirik langsung ke lapangan, tidak hanya mengotak-atik angka-angka statistik makro dengan menggunakan rumus-rumus buku teks Amerika. Kami baru saja ikut serta melakukan penelitian lapangan tentang aspek kehidupan rumah tangga (SAKERTI) di 13 propinsi dengan mewawancara 10.400 keluarga (43.600 individu) Juni – Desember 2000. Hasilnya antara lain kesempatan kerja 1997-2000 tidak menurun, tetapi meningkat 4,2% dari 79,4% menjadi 83,6%. Data ini berarti menolak kesimpulan Tajuk Kompas bahwa pengangguran di Indonesia makin parah. Juga ditemukan bahwa 75% dari keluarga yang diwawancara melaporkan tidak adanya penurunan kesejahteraan, dan lebih dari 70% mengatakan standar hidup mereka memadai.
            Hal ini juga sangat berpengaruh pada sektor pertanian , apabila investasi melemah , bagaimana mungkin pembiayaan sektor pertanian bisa meningkat ? Minimnya sektor pertanian oleh perbankan semakin jelas jika melihat kinerja yang amburadul.Perbankan nasional memiliki  pondasi yang sangat kuat dalam pengembangan perekonomian yang ada dalam negara ini , terkhusus dalam pertanian. Belakangan ini sangat jelas terlihat ada kecenderungan perbankan yang kurang antusias dalam pemeberian kredit pembiayaan dalam berinvestasi di sektor pertanian.

1 komentar:

  1. Selamat Datang KEUANGAN KREDIT SOLUSI RUMAH, Kami menawarkan Pinjaman sah dengan atau tanpa agunan dengan bunga rendah 2% dengan jaminan dan jaminan maksimum. kami menawarkan pinjaman kepada orang-orang di kredit buruk, pinjaman perbaikan rumah, pinjaman pribadi dan bisnis, mahasiswa mencari bantuan keuangan dan perusahaan dll Setiap orang yang berminat harus menghubungi kami melalui email: financialcredit_solutions@ymail.com dengan informasi berikut, silahkan lengkap dan KTT informasi di bawah ini;
    ************************************************** *****
    Peminjam? S Informasi ..........
    (1) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: ..........
    (2) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan Dalam Kata: ...........
    (3) Nama Lengkap: .............
    (4) Negara: .............
    (5) Berlaku Nomor Telepon Seluler Atau Telp Telepon: ........
    (6) Tujuan Dari Pinjaman: ...........
    (7) Tingkat Pendapatan Bulanan:
    (8) Alamat: ...............
    (9) Pekerjaan: ............
    (10) Jenis Kelamin: Laki-laki Atau Perempuan: ..............
    (11) Negara: ...............
    (12) Jangka waktu pinjaman: ..............
    (13) Kota: .............
    (14) Umur: ...................
    HARI TANGGAL: ...................

    ********************************
    Mr Rashid Omar (CEO)
    KEUANGAN KREDIT SOLUSI RUMAH
    EMAIL: financialcredit_solutions@ymail.com

    BalasHapus